BANDUNG (bisnis-jabar.com): Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat meminta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sampai ke pemimpin daerah di Jabar segera membenahi pencatatan aset tetap karena hal ini paling banyak memengaruhi opini dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Kepala Perwakilan BPK Jabar Slamet Kurniawan mengatakan sampai sekarang komitmen SKPD masih kurang terhadap pencatatan aset tersebut.
“Jumlah masalah aset tetap ini terus meningkat dan merupakan masalah terbanyak yang memengaruhi opini LKPD. Pada 2009 tercatat 22 masalah aset tetap dan tahun lalu meningkat jadi 25 maslaah,” katanya kepada wartawan saat workshop media di Gedung BPK hari ini.
Dia menjelaskan permasalahan dalam akun aset tetap a.l menyangkut kebijakan akuntasi, pencatatan, dan kepemilikan aset. “Banyak aset yang tidak diketahui atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya, banyak terjadi di Kab.Sukabumi,” katanya.
Dia juga mengemukakan bahwa pimpinan daerah terkadang bingung menghadapi permasalahan aset ini. Seharusnya, menurutnya, pembenahan aset ini harus dimulai dari SKPD-SKPD. “Pembenahan yang tidak dilakukan dari unit terkecil ini membuat pimpinan daerah terkadang bingung harus mulai dari mana,” katanya.(fsi)