Tidak hanya mengungkap potensi kehilangan uang negara, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Jabar juga mengungkap adanya temuan potensi kerugian negara dalam hal penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di Pemprov Jabar tahun anggaran 2010.
Kepala BPK Perwakilan Jabar Slamet Kurniawan menjelaskan, laporan penyaluran dana bansos menunjukkan kurangnya volume pekerjaan dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari penerima.
“Saya tidak bisa menyebutkan angka pastinya, temuannya sama yang sekarang sedang diproses Kejati,” jelas Slamet dalam acara Media Workshop bertajuk ‘Pengawasan Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara’ di Gedung BPK Perwakilan Jabar, Jalan Mohammad Toha Kota Bandung, Kamis (3/11/2011).
Selain itu, lanjut Slamet, ada juga temuan tentang dana bansos yang dipergunakan tidak sesuai dengan pengajuan atau penerima tidak sesuai proposal. Namun temuan itu tidak bisa dikategorikan sebagai proposal fiktif karena ada yang mengajukan untuk kemudian dicairkan.
“Salah satu temuan kami, misalnya ada yang mengajukan. Tapi begitu dikonfirmasi, ternyata yang mengajukan itu tidak pernah menerima,” terang Slamet.
Namun begitu, Slamet mewanti-wanti media untuk tidak menggeneralisasi kasus temuan itu menjadi permasalahan bansos Pemprov Jabar. Pasalnya, menurut Slamet temuan tersebut hanya merupakan penyimpangan efektivitas.[den]