Sumber : Republika
Edisi : Jumat, 10 Mei 2013
-Arie Lukihardianti-
Pemprov pun menyekolahkan sebanyak 40 akuntan
Bandung- Meraih predikat ‘wajar tanpa pengecualian’ (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu kebanggaan bagi pemegang kebijakan di daerah. Selama ini, kendala yang dihadapi daerah meraih WTP adalah masalah aset. Karena itu, Pemprov Jabar meminta daerah untuk bersinergi dalam melakukan pelaporan keuangan.
“Ini agar, kita bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan 2012, “kata Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Iwa Karniwa, usai rapat Sinergi laporan Keuangan Daerah di Gedung Sate, Rabu (8/5).
Saat ini, kata dia, BPK baru memberikan predikat WTP pada Pemprov Jabar, Kota Depok, dan Banjar untuk laporan keuangan 2011. Sementara, 24 kabupaten/kota yang lain masih mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kami berharap ada perbaikan laporan keuangan di kabupaten/kota,” ujar Iwa. Bila daerah bersinergi, kata dia, maka laporan keuangan 2012 yang sedang diaudit BPK bisa mendapatkan predikat WTP atau laporan keuangannya relatif lebih baik.
Kalau pun tidak seluruh kabupaten/kota yang bisa meraih WTP, Iwa berharap, daerah yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar, bisa menyabet predikat tersebut. Misalnya, Cimahi dan Kota Bandung bisa meraih WTP untuk laporan 2012.
Iwa mengatakan , selama ini, kendala yang dihadapi oleh daerah yang kesulitan meraih WTP, rata-rata adalah masalah aset. Hingga saat ini, banyak daerah yang kesulitan mendata aset tersebut.
Dikatakan Iwa, ada aset-aset zaman dulu (Belanda, red) yang relative belum bisa ditelusuri. Akibatnya, pendataan soal aset tersebut belum bisa dinilai dengan baik oleh BPK.
Iwa pun mendesak, kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan aset tersebut melalui penyelesaian administratif. Salah satunya, melalui pendataan dengan metoda penghapusan apabila memang aset tersebut sulit dilacak. “Jadi, pemeriksa nanti tidak kehilangan jejak kalau benar aset tersebut memang dinyatakan sudah tidak ada, “katanya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sudah menyusun sejumlah strategi untuk kemballi meraih WTP tahun ini. Di antaranya, dia sudah mewanti-wanti organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyiapkan laporan keuangan yang baik dan benar.
“Pengalaman tahun lalu mendapatkan WTP sangat berharga dalam menyusun laporan keuangan. Untuk penyusunan laporan tahun ini, tinggal memaksimalkan saja, “ kata dia.
Penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), menurut Heryawan, tentunya melibatkan para akuntan. Saat ini kata dia di setiap OPD di lingkungan Pemprov Jabar sudah dilengkapi akuntan.
Belum lama ini, Pemprov Jabar sudah menyekolahkan sekitar 40 akuntan. Sebelumnya juga Pemprov memiliki 38 akuntan. “Dengan modal jumlah akuntan sebanyak 78 orang, Insya Allah kami bisa kembali meraih WTP tahun ini, “ ujar dia.
Bahkan, untuk memaksimalkan laporan keuangan, pemprov tahun ini akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk akuntan. Jumlah formasinya sekitar 35 orang. Ini dilakukan karena kelemahan pada masa lalu adalah tidak banyak merekrut akuntan.
“Aneh juga kan? Proses pembangunan banyak, sementara akuntannya tidak terlalu banyak. Makanya, mulai beberapa tahun lalu kami perbanyak akuntan. Tahun ini kita akan merekrut kembali, “ kata dia.
Menurut Heryawan, disamping memaksimalkan akuntan, untuk mengejar opini WTP pihaknya meminta inspektorat untuk mengontrol pelaksanaan program pemerintah dan lapoaran keuangannya di setiap OPD. Tidak hanya itu, pemprov juga bekerja sama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP).ed.agus yulianto