Peradilan Semu (Moot Court) di Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Untuk memberikan bekal kepada para pemeriksa dalam memberikan keterangan ahli dalam peradilan, Perwakilan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Ditama Binbangkum mengadakan peradilan semu...
Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010
Salah satu tujuan strategis dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Wujud kongkret dari...
Penyerahan LHP BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2012
Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 23 entitas kepada 17 Pemerintah...
Peringati HUT ke-65 BPK RI, BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar Laksanakan Upacara Bendera
Dalam pengelolaan keuangan negara, penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan satu hal penting. Entitas juga harus bisa mencapai suatu kondisi di mana program yang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar Peringati Hari Ibu dengan Upacara Bendera
Perjuangan untuk mewujudkan kemajuan dan pemajuan kaum perempuan Indonesia belum berhasil sepenuhnya, apabila kita masih melihat perempuan Indonesia hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai...
BPK RI Perwakilan Jabar adakan Pertemuan dengan APH se-Jabar
Untuk mengoptimalkan peran BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan sinergi antara BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH). Pemberian keterangan ahli dan penghitungan kerugian...
BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar Adakan Talkshow di Raka FM Bandung
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak lantas menjamin bahwa sebuah entitas pemeriksaan telah bebas korupsi. Pemeriksa hanya menilai kewajaran, bukan kebenaran. Demikian antara lain...
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kalan Provinsi Jawa Barat BPK RI: “SKPD Harus Turut...
Tanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) jangan hanya dibebankan kepada beberapa pengelola keuangan pemerintah daerah (Pemda), tapi juga harus menjadi tanggung jawab...
BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar Sosialisasikan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007
BPK RI berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola...
Irtama BPK RI Mahendro Sumarjo: “Itama Tak Lagi Sekadar Watchdog”
Memasuki era baru, Inspektorat Utama (Itama) BPK RI memerlukan transisi dari peran sebagai “watchdog” menjadi consultant atau partner bagi satuan kerja. Dengan mengetahui peran,...