Munculnya catatan kurang baik dalam opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan realisasi anggaran, kebanyakan terjadi karena masalah yang kerap terulang. BPK bahkan memiliki pengkategorian masalah yang muncul.
Diutarakan Dede Sukarjo, Kepala Sub Direktorat jawa Barat II, salah satu poin yang mengemuka dalam beberapa bulan terakhir adalah mengenai penyaluran dana bantuan sosial. Dede mengungkapkan bahwa masalah yang kerap muncul adalah seleksi terhadap calon penerima yang kurang terverifikasi dan tervalidasi, prosedur penyaluran yang tidak sesuai ketentuan, dan belum ada laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan.
Selain itu, masalah aset yang paling banyak ditemukan BPK seperti pencatatan aset yang kurang tertib administrasi, terkait selisih dalam penyerahan aset terkait pemekaran wilayah, hingga penatausahaan aset yang tidak memadai.
“Selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2010, didapatkan 455 temuan dengan nilai temuan mencapai Rp 1,4 triliun,” kata Dede, Kamis (3/11/2011).
Dede berbicara dalam rangka lokakarya media yang digelar selama satu hari. Selain Dede, hadir pula Kepala Perwakilan BPK RI Jabar, Slamet Gunawan.