Sumber : Pikiran Rakyat
Edisi : Senin, 03 Juni 2013
Pemprov Jabar kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebelumnya opini WTP yang merupakan penilaian tertinggi dari BPK tersebut pernah diterima tahun lalu untuk LKPD tahun 2011.
Kepastian WTP yang kedua kalinya ini ditetapkan BPK RI 27 Mei lalu. Selain sangat membanggakan, pencapaian WTP ini memiliki banyak arti untuk Jabar, “ujar Asisten Daerah (Asda) IV Bidang Administrasi Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, Minggu (2/6/2013).
Menurut Iwa, mendapatkan WTP bisa diartikan bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Jabar selama tahun 2012 telah dinyatakan bersih, transparan, dan akuntabel. Relatif tidak ada permasalahan yang bisa membuat sebuah laporan keuangan dinilai menjadi tidak wajar.
Di sisi lain, menurut dia, WTP juga menjadi prestise untuk masyarakat Jabar karena merupakan penilaian tertinggi dari empat jenis opini BPK (WTP, wajar dengan pengecualian/WDP, tidak wajar dan disclaimer). Apalagi karena WTP dinilai prestasi, maka mendapatkan reward yang jumlahnya puluhan miliar rupiah.
Sementara secara hokum, WTP juga akan meminimalkan berbagai permasalahan hokum di bidang pengelolaan keuangan. Karena dalam proses pencapaian WTP, berbagai permasalahan harus ditangani secara konsisten dengan intensitas tinggi.
WTP secara administrative juga merupakan indicator keberhasilan kepemimpinan karena berhasil mengefektifkan berbagai rencana aksi yang telah direkomendasikan BPK. Tanpa komitmen pimpinan daerah (Gubernur dan DPRD), bisa dikatakan mustahil bisa dicapai WTP, katanya.
Dijelaskan, untuk mencapai WTP diperlukan proses perbaikan system administrasi dan laporan keuangan. Selain itu juga memerlukan peningkatan kualitas SDM terus menerus, untuk menindaklanjuti berbagai temuan BPK. Semua itu hanya bisa dicapai jika ada komitmen dari pimpinan daerah, yang secara konsisten mendorong berbagai implementasi sesuai rencana aksi (action plan).
Menyinggung besaran LKPD 2012, Iwa mengatakan, berdasarkan neraca per 31 Desember 2012 tercatat jumlah asset Rp22,39 triliun (tahun 2011, Rp21,33 triliun), kewajiban membayar sebesar Rp595,27 miliar (tahun 2011, Rp514,04 miliar), dan ekuitas dana sebesar Rp21,79 triliun (tahun 2011, Rp20,82).
Sedangkan pendapatan daerah 2012 tercatat Rp16,87 triliun, atau naik Rp5,82 triliun disbanding pendapatan 2011 sebesar Rp11,05 triliun. Belanja daerah tercatat Rp16,92 triliun, atau naik Rp6,62 triliun disbanding 2011 sebesar Rp10,29 triliun. Sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2012 tercatat Rp2,91 triliun, atau turun Rp86,87 miliar lebih disbanding silpa 2011 sebesar Rp3 triliun.
WTP ini tentunya bukan segala-galanya.Opini WTP lebih merupakan sasaran antara, dari sasaran utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu akan menjadi sangat berarti jika WTP yang dicapai, juga bisa mencerminkan masyarakat Jabar yang semakin sejahtera, “katanya. (A-135)***