Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan (Availability Payment)

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pembangunan suatu daerah. Pesatnya pembangunan daerah termasuk pembangunan infrastruktur secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara luas perlu dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memiliki fokus untuk membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jalan tol, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk atau bendungan, jalan nasional, jalan kereta api dan jenis infrastuktur lainnya. Namun usaha untuk melakukan percepatan pengembangan infrastruktur di Indonesia mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah keterbatasan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD. Biaya untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas dibutuhkan dalam jumlah sangat besar. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah perlu mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur. Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan, salah satunya adalah dalam bidang regulasi. Perbaikan regulasi ini penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan iklim investasi dan mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.

Selanjutnya…¬†TULISAN HUKUM_KPBU_upload