Peraturan-peraturan yang digunakan BPK sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya (termasuk peraturan yang berlaku dalam pemeriksaan di daerah)
Undang-Undang
* Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
* Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
* Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
* Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
* Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
* Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
* Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
* Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah
* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
* Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
* Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
* Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
* Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
* Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
* Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
* Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
* Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
* Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
* Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permendagri
* Permendagri No. 03 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD
* Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada dan Wakil Kepala Daerah
* Permendagri No. 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada dan Wakil Kepala Daerah
* Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
* Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM
* Tahun 2007 Permendagri No. 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM
* Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
* Permendagri No .17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
* Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
* Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
* Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
* Permendagri No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD
* Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
* Permendagri N.o 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
* Tahun 2011 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah