Penyitaan Rp5,25 Miliar Terkait Penyelewengan APBD Kota Cimahi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi melakukan penyitaan menyita uang sebesar Rp5,25 miliar terkait kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Cimahi tahun 2006-2007. Penyitaan berkenaan dengan penyertaan perkara APDB dalam penyertaan Modal Daerah Kota Cimahi pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM). "Kami telah melakukan penyitaan terhadap uang senilai Rp5,25 miliar. Uang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Cimahi 2006-2007 terkait penyertaan modal ke...
Mesin Parkir Kota Bandung Tidak Efektif
Hampir satu tahun pascapeluncuran, pengoperasian mesin parkir milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Perhubungan, tidak berjalan. Karena itu, Pemkot Bandung akan segera mengevaluasi keberadaan mesin parkir tersebut. Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengakui selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). "Mesin parkir harus bertahap dievaluasi," ucap Solihin setelah mengikuti...
Penyaluran Dana CSR Telkom
Pemberitaan mengenai dana Bina Lingkungan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dianggap diskriminatif masih mencuat. Untuk itu, anggota dewan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kegiatan CSR badan usaha milik negara yang dikelola serta disalurkan secara tidak proporsional. Selengkapnya... CSR Telkom
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Bencana alam merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi umat manusia. Kerusakan akibat bencana alam sudah banyak dibicarakan berabad-abad. Menurut Rousseau, analis risiko bencana membedakan tiga faktor yang mempengaruhi suatu bencana: peristiwa bencana alam yang menjadi pemicu, populasi yang terkena peristiwa tersebut, dan kerentanan populasi tersebut.
Kerentanan (vulnerability) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan...
Upacara Hari Lahir Pancasila
Bandung (02/06), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025. Berlangsung di lapangan parkir Kantor Perwakilan, upacara dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan.
Dalam amanat upacara yang dibacakan, tanggal 1 Juni sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tanggal 1 Juni...
Company Visit HIMA Akuntansi ITSNU Pekalongan
Bandung (28/05), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa (HIMA) Akuntansi Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi dan Sains Nadhatul Ulama (ITSNU) Pekalongan. Acara berlangsung di Auditorium Lantai 5 dengan dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Uceu Yuniarti.
Acara yang diikuti oleh 81 peserta ini diikuti dengan antusias. Materi disampaikan oleh Rilla Martaleta, Pemeriksa Muda...
BPK Jabar Tuntas Serahkan 28 LHP LKPD Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menggenapi rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Senin (26/05). Setelah pada Jumat lalu (23/05) diserahkan 12 LHP, BPK melanjutkan kegiatan penyerahan LHP atas 15 LKPD Tahun 2024, yaitu LKPD Kota Bandung, LKPD Kabupaten Bandung, LKPD Kabupaten Tasikmalaya,...
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Bandung (26/05), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 diserahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. LHP diserahkan langsung oleh Anggota V BPK, H. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA., CFE., dengan didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V),...
BPK Jabar Serahkan 12 LHP atas LKPD Tahun 2024
Bandung (23/05), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 pada 12 entitas pemeriksaan. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., dengan didampingi para Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat, yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar I, Dr. Joni Setiawan SE, MBA, Ak., CA., Kepala...