PerWal No.524 Tahun 2010

PerWal No.522 Tahun 2010

PerWal No.474 Tahun 2010

PerWal No.471 Tahun 2010

PerWal No.462 Tahun 2010

Sumber            : GalamediaEdisi                : Jumat, 04 November 2011 Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan meminta pihak berwajib untuk menuntaskan kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) Pemprov Jabar. "Silakan diusut saja kalau memang ada penyimpangan dana bansos," ungkap Heryawan kepada wartawan di Gedung Pakuan, Jln. Otista Bandung, Kamis (3/11). Ia juga membenarkan sudah ada beberapa stafnya yang dipanggil kepolisan dan kejaksaan terkait dugaan penyelewengan...

Sumber            : Inilah.comEdisi                : Jumat, 4 November 2011   Tidak hanya mengungkap potensi kehilangan uang negara, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Jabar juga mengungkap adanya temuan potensi kerugian negara dalam hal penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di Pemprov Jabar tahun anggaran 2010. Kepala BPK Perwakilan Jabar Slamet Kurniawan menjelaskan, laporan penyaluran dana bansos menunjukkan kurangnya volume pekerjaan dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban...

Sumber            : Kompas.comEdisi                : Kamis, 3 November 2011   Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Slamet Kurniawan minta aparat penegak hukum, terutama hakim, tidak mempersoalkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebab, lembaga itu juga auditor negara seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Baik BPK maupun BPKP adalah auditor yang bekerja dengan metodologi yang sama. Hanya kebetulan saja peran BPK...

Sumber            : Bandung NewsEdisi                : Kamis, 03 November 2011   Kejati Jabar dan Polda Jabar saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi bansos di Pemprov Jabar. BPK memang menemukan penyimpangan penyaluran bansos. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan usai acara Media Workshop 'Pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara' Ruang Auditoriun BPK Jabar, Jalan...

Sumber            : Inilah.com Edisi                : Kamis, 3 November 2011   Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan meminta media massa bisa menyajikan akurasi setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar bisa sampai secara benar ke masyarakat. Karena itu, media harus memiliki kesamaan persepsi soal LHP BPK. "Selama ini sudah cukup baik, tetapi kadangkala ada pemberitaan media yang kerap terpotong-potong menyampaikan data dan fakta....