DPRD Kota Bandung tanyakan soal Aset Selama tiga tahun berturut-turut, BPK RI berikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi  Jawa Barat (Pemprov. Jabar). Opini tersebut diberikan karena masih ada persoalan terkait pengeloaan persediaan dan aset pemerintah.

Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Jabar II BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yuyung Mulya Sungkawa terima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Majalengka pada Kamis (8/04) lalu. Kunjungan anggota dewan tersebut dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib DPRD.