Sumber : Republika
Edisi : Sabtu, 03 Juni 2013
Prestasi gemilang yang diraih Pemprov Jabar dalam hal laporan keuangan mendapat apresiasi oleh anggota dewan. Bahkan, lembaga legislatif tersebut mengaku bangga dengan prestasi ini. Rasa bangga tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012, belum lama ini.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas opini WTP ini,” ujar Irfan disambut meriah oleh undangan yang memenuhi ruang paripurna. Turut hadir para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Jabar, juga perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).
Menurut Irfan, prestasi tersebut sebagai hadiah bagi masyarakat Jabar. Selain itu, prestasi ini merupakan buah dari kerja keras semua pihak., baik Gubernur dengan jajarannya, juga para anggota DPRD yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. “Apalagi dalam kurun waktu jabatan DPRD 2009-2014, dan masa jabatan Gubernur 2008-2013, sudah dua kali WTP,” katanya.
Kesuksesan Pempov Jabar dalam membuat laporan keuangan ternyata tidak membuat Pemprov Jabar puas. Pemprov Jabar berharap 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar pun, bisa meraih prestasi yang sama. Oleh karena itu, Pemprov Jabar meminta daerah bisa sinergi dalam melakukan laporan keuangan. Agar bisa meraih prestasi yang sama, yaitu WTP dari BPK RI.
Saat ini, menurut Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Iwa Kartiwa, BPK RI baru memberi predikat WTP pada Pemprov Jabar, Kota Depok, dan Kota Banjar untuk laporan keuangan 2011. Sementara, kabupaten/kota lainnya baru mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Kami berharap ada perbaikan laporan keuangan di kabupaten/kota,” ujar Iwa.
Kata Iwa, kalau daerah bersinergi dengan Pemprov Jabar, maka dalam menyajikan laporan keuangan bisa mendapatkan predikat WTP atau laporan keuangan relative lebih baik. Kalau pun tidak seluruh kabupaten/kota yang bisa meraih WTP, Iwa berharap daerah yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar bisa menyabet predikat tersebut. Misalnya, Kota Bandung dan Cimahi.
Iwa mengatakan selama ini kendala yang dihadapi oleh daerah yang kesulitan meraih WTP, rata-rata terkait aset. Hingga saat ini, banyak daerah yang kesulitan mendata aset tersebut.
“Ada aset-aset zaman dulu, zaman Belanda yang relatif belum bisa ditelusuri. Akibat pendataan soal aset tersebut maka belum bisa dinilai baik oleh BPK,” katanya.
Iwa mendesak kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan aset tersebut melalui penyelesaian administratif. Salah satunya, melalui pendataan dengan metoda penghapusan apabila aset itu sulit dilacak.
“Jadi si pemeriksa nanti tidak kehilangan jejak kalau benar aset tersebut dinyatakan sudah tidak ada,” katanya. ed: sandy ferdiana