PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

TULISAN HUKUM : KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING...

I. PENDAHULUAN Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa masa usia anak-anak di bawah lima tahun adalah masa-masa keemasan (golden age) bagi pertumbuhan anak. Pada masa tersebut...

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK DI INDONESIA

Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah...

Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status...

Penyaluran Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease...

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut...

Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan (Availability Payment)

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pembangunan suatu daerah. Pesatnya pembangunan daerah termasuk pembangunan infrastruktur secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk...

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana...

PENGATURAN MENGENAI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan...

MEKANISME TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BAGI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/PEJABAT LAIN

Pengelolaan keuangan negara/daerah tidak selalu melibatkan bendahara, kadangkala dilakukan oleh seseorang selaku pegawai negara tetapi tidak berstatus sebagai bendahara, sehingga disebut sebagai pegawai negeri...

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017

Berkenaan dengan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. Hal tersebut untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan...
Free WordPress Themes, Free Android Games